mahasiswa dalam kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah agar menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak dan baru marak terjadi sangat merugikan dan mengeksploitasi buruh makanya pemerintah mesti menghapuskannya karena bertentangan melalui nilai keadilan di negeri ini, kata ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia menyatakan,sistem buruh kontrak dan sudah dinyatakan mahkamah konstritusi tak banyak dasar hukumnya ternyata selama faktanya pada negeri ini sistem tersebut masih diberlakukan dan amat mengeksploitasi buruh sehingga pemerintah harus tegas menghentikan dan menghapuskannya.
nasib buruh di negeri ini baru memprihatinkan karena perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, oleh karenanya pemerintah mesti tegas menghapuskannya, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia meminta pada pemerintah supaya memberikan sanksi kepada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing terhadap buruh, serta buruh kontrak dan tak sesuai melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak di hapus, mahasiswa dan menyewa agar buruh diberi upah baik apalagi kepada mereka yang bekerja di atas waktu normal yaitu pada atas 12 produk.
eksploitasi dengan upah rendah serta tak bisa serta masih terjadi padahal mereka mesti bekerja dalam atas normal selama 12 jam supaya perusahaan. buruh menyimpan dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, ujarnya.
menurut dia, pemerintah mesti langsung melindungi buruh dengan membayar perusahaan memberlakukan merek kerja dalam delapan jam, serta tak dulu selama 12 jam supaya buruh tak dulu tereksploitasi sebab buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini oleh karenanya harus dilindungi.
perusahaan juga harus menetapkan upah buruh dan bagus sesuai melalui upah minimun provinsi (ump) yang ditentukan pemerintah karena masih banyak perusahaan pada daerah ini yang tidak menyerahkan upah buruh sesuai dengan standar ump, katanya.
ia juga mendesak agar perusahaan untuk memberikan jaminan hari tua bagi buruh, garansi kesehatan yang bersifat wajib juga membentuk peradilan perburuhan terhadap buruh di daerah untuk mampu mencari perlindungan hukum daripada pemerintah.
moment hari buruh 1 mei ataupun disukai hari buruh sedunia mesti adalah moment supaya kian mensejahterakan buruh, juga pemerintah untuk terus mempunyai lapangan kerja bagi warga juga menyerahkan studi serta layanan kesehatan bagi semua masyarakat selama negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.